Bahaya Laten Konversi Lahan Sawah

Bupati Sumedang Don Murdono mengaku tak akan memberi izin pendirian bangunan di lahan pesawahan. Hal itu dilakukan supaya lahan pertanian di Sumedang tidak berkurang karena konversi menjadi pemukiman atau bangunan industri (Priangan, 20/06/09). Pada Priangan edisi sebelumnya (23/04/09) juga telah diberitakan bahwa sekitar 19 hektar lahan pertanian produktif di Kota Banjar telah dikonversi ke penggunaan lain dengan rata-rata tingkat konversi sebesar 3,12 hektar per tahun.

Konversi (konversi) lahan sawah merupakan fenomena umum yang terjadi di Indonesia dimana hasil Sensus Pertanian tahun 2003 mengungkapkan fakta bahwa selama tahun 2000-2002, total luas lahan sawah di Indonesia yang dikonversi ke penggunaan lain rata-rata 187,7 ribu hektar per tahun, sedangkan luas pencetakan sawah baru hanya 46,4 ribu hektar per tahun, sehingga luas lahan sawah berkurang rata-rata 141,3 ribu hektar per tahun.

Sawah merupakan lahan lahan pertanian yang paling rentan terhadap proses konversi lahan, hal tersebut disebabkan oleh : (1) kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan sawah juga lebih tinggi; (2) daerah pesawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan; (3) akibat pola pembangunan di masa sebelumnya dimana infrastruktur wilayah pesawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering; dan (4) pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah dengan topografi seperti itu (terutama di Pulau Jawa), ekosistem pertaniannya didominasi areal persawahan.

Mengacu kepada beberapa hasil penelitian mengenai konversi lahan sawah, secara garis besar dapat dikatakan bahwa konversi lahan sawah dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Konversi secara langsung terjadi akibat keputusan para pemilik lahan yang mengkonversikan lahan sawah mereka ke penggunaan lain, misalnya untuk industri, perumahan, prasarana dan sarana atau pertanian lahan kering. Konversi kategori ini didorong oleh motif ekonomi, dimana penggunaan lahan setelah dikonversikan memiliki nilai jual/sewa (land rent) yang lebih tinggi dibandingkan pemanfaatan lahan untuk sawah. Sementara itu, konversi tidak langsung terkait dengan makin menurunnya kualitas lahan sawah atau makin rendahnya peluang dalam memperoleh pendapatan (income opportunity) dari lahan tersebut akibat kegiatan tertentu, seperti terisolirnya petak-petak sawah di pinggiran perkotaan karena konversi lahan di sekitarnya. Dalam jangka waktu tertentu, lahan sawah yang dimaksud akan berubah ke penggunaan nonpertanian atau digunakan untuk pertanian lahan kering.

Konversi lahan sawah mempunyai dua dampak yang kurang baik berupa dampak ekonomi dan ekologi. Dari sisi ekologi, konversi lahan sawah menyebabkan penurunan kapasitas lahan, dan juga berakibat pada penurunan sumberdaya air. Dari sisi ekonomi, konversi lahan sawah tidak hanya berdampak pada produksi pertanian, tetapi juga mengakibatkan hilangnya kesempatan kerja di wilayah pedesaan, hilangnya investasi pertanian seperti irigasi, institusi dan infrastruktur yang lain.

Sekitar 90 persen produksi padi nasional dihasilkan dari lahan sawah dan sisanya dari lahan kering. Oleh karena itu, konversi lahan sawah secara langsung akan mengurangi kuantitas ketersediaan pangan akibat berkurangnya lahan pertanian yang dapat ditanami padi dan komoditas pangan lainnya. Secara tidak langsung konversi lahan sawah juga dapat mengurangi kuantitas ketersediaan pangan akibat terputusnya jaringan irigasi yang selanjutnya berdampak pada penurunan produktivitas usahatani. Konversi lahan sawah akan berdampak terhadap ketahanan pangan, khususnya pada aspek ketahanan pangan, yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek stabilitas ketersediaan pangan, dan aspek aksesibilitas rumah tangga terhadap bahan pangan.

Masalah pangan yang diakibatkan oleh konversi lahan sawah ini akan bersifat permanen, artinya bahwa masalah pangan tersebut tetap akan terasa dalam jangka panjang meskipun konversi lahan sawah sudah tidak terjadi. Terdapat empat faktor yang menyebabkan dampak konversi lahan sawah terhadap masalah pangan tidak dapat segera dipulihkan, yaitu: (1) Lahan sawah yang sudah dikonversi ke penggunaan pertanian bersifat permanen atau tidak pernah berubah kembali menjadi lahan sawah; (2) Upaya pencetakan sawah baru dalam rangka pemulihan produksi pangan pada kondisi semula membutuhkan waktu cukup panjang; (3) Sumberdaya lahan yang dapat dijadikan sawah semakin terbatas, terutama di pulau Jawa. Selain itu, adanya keterbatasan anggaran pemerintah sedangkan pencetakan lahan sawah didanai oleh anggaran pemerintah; dan (4) Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi peluang produksi yang hilang akibat konversi lahan sawah adalah dengan meningkatkan produktivitas usahatani padi sawah, namun akibat stagnasi inovasi teknologi, maka upaya tersebut sulit diwujudkan.

Sebenarnya pemerintah telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan mengenai konversi lahan sawah, namun peraturan perundang-undangan tersebut masih memiliki berbagai kelemahan, yaitu: (1) Obyek lahan pertanian yang dilindungi dari proses konversi ditetapkan berdasarkan kondisi fisik lahan, padahal kondisi fisik lahan tersebut relatif mudah direkayasa sehingga konversi lahan dapat berlangsung tanpa melanggar peraturan yang berlaku, (2) Peraturan yang ada cenderung bersifat himbauan dan tidak dilengkapi sanksi yang jelas, baik yang menyangkut dimensi maupun pihak yang dikenai sanksi, (3) Jika terjadi konversi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sulit ditelusuri pihak mana yang paling bertanggungjawab mengingat ijin konversi lahan merupakan keputusan kolektif berbagai instansi, dan (4) Peraturan perundangan-undangan yang berlaku kadangkala bersifat paradoksal dan dualistik. Di satu sisi bermaksud untuk melindungi konversi lahan sawah, namun di sisi lainnya pemerintah cenderung mendorong pertumbuhan industri yang notabene basisnya membutuhkan lahan. Di wilayah yang lahan keringnya terbatas, seperti pantai utara Jawa, kebijakan tersebut jelas akan menekan eksistensi lahan sawah yang ada.

Selain faktor kelemahan di atas, setidaknya terdapat tiga kendala mendasar yang menjadi alasan mengapa peraturan pengendalian konversi lahan sawah sulit terlaksana, yaitu: (1) Kendala Koordinasi Kebijakan. Di satu sisi pemerintah berupaya melarang terjadinya konversi lahan sawah, tetapi di sisi lain justru mendorong terjadinya konversi lahan sawah tersebut melalui kebijakan pertumbuhan industri/manufaktur dan sektor nonpertanian lainnya yang dalam kenyataannya menggunakan lahan sawah, (2) Kendala Pelaksanaan Kebijakan. Peraturan-peraturan pengendalian konversi lahan hanya menyebutkan ketentuan yang dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan atau badan hukum yang akan menggunakan lahan dan atau akan merubah lahan pertanian ke nonpertanian. Oleh karena itu, perubahan penggunaan lahan sawah ke nonpertanian yang dilakukan secara individual/perorangan belum tersentuh oleh peraturan-peraturan tersebut, dimana perubahan lahan yang dilakukan secara individual diperkirakan sangat luas, dan (3) Kendala Konsistensi Perencanaan. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang kemudian dilanjutkan dengan mekanisme pemberian ijin lokasi, merupakan instrumen utama dalam pengendalian untuk mencegah terjadinya konversi lahan sawah beririgasi teknis. Namun dalam kenyataannya banyak RTRW yang justru merencanakan untuk mengkonversikan lahan sawah beririgasi teknis menjadi nonpertanian.

Terdapat dua faktor strategis yang selama ini terlupakan dalam pencegahan konversi lahan sawah, yaitu: (1) belum banyak dilibatkannya petani sebagai pemilik lahan dan pelaku dalam kelembagaan lokal secara aktif dalam berbagai upaya pengendalian konversi lahan sawah, dan (2) belum terbangunnya komitmen, perbaikan sistem koordinasi, dan pengembangan kompetensi lembaga-lembaga formal dalam menangani konversi lahan sawah. Akhirnya, kondisi tersebut menyebabkan instrumen kebijakan pengendalian konversi lahan sawah yang selama ini telah disusun tidak dapat menyentuh secara langsung simpul-simpul kritis permasalahan empiris yang terjadi di lapangan.

Dua kata kunci dalam strategi pengendalian konversi lahan sawah adalah holistik dan komprehensif. Dengan kata lain, konversi lahan sawah harus jadi perhatian semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalamnya. Pihak-pihak yang dimaksud merupakan tumpuan dengan dimensi cukup luas, yakni segenap lapisan masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang berhubungan secara nyata dan tidak nyata dengan konversi lahan sawah.

Tiga langkah yang perlu dilakukan dalam mewujudkan strategi pengendalian konversi lahan sawah yang bertumpu pada masyarakat, yaitu: (1) Titik tumpu strategi pengendalian adalah melalui partisipasi segenap pemangku kepentingan. Hal ini cukup mendasar, mengingat para pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan proses konversi lahan sawah, (2) Fokus analisis strategi pengendalian adalah sikap pandang pemangku kepentingan terhadap eksistensi peraturan kebijakan seperti instrumen hukum (peraturan perundang-undangan), instrumen ekonomi (insentif, disinsentif, kompensasi) dan zonasi (batasan-batasan konversi lahan sawah). Esensinya, sikap pandang pemangku kepentingan seyogyanya berlandaskan inisiatif masyarakat dalam bentuk partisipasi aksi kolektif yang sinergis dengan peraturan kebijakan, serta sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, dan (3) Sasaran strategi pengendalian adalah terwujudnya pengendalian konversi lahan sawah yang selaras dan berkelanjutan.

Disadari atau tidak, konversi lahan sawah merupakan bahaya laten yang akan menghambat pencapaian visi agribisnis pada hampir semua kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur. Tindakan pencegahan dan pengendalian konversi lahan sawah diharapkan dapat mendukung dalam pencapaian visi agribisnis tersebut. Semoga.

One response to “Bahaya Laten Konversi Lahan Sawah

  1. turut prihatin.. dengan makin sempitnya lahan persawahan di Indonesia.. mingkin ini tantangan untuk yg expert di bidang ini… bagaimana membuat pertanian menjadi salah satu jenis pekerjaan yang menjanjikan.. sehingga rakyat yang agraris ini tertarik untuk kembali menjadi petani seperti yang dulu dilakukan oleh orang2 sebelum kita…. selamat berkarya…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s